Nilai-nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Berbangsa

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dipergunakan sebagai landasan/dasar untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggaraan negara. Dalam konsep dasar dari Pancasila tersebut, terkandung ide dan pikiran terkait kehidupan seperti apa yang dianggap sesuai dan baik bagi negara Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu ia merupakan petunjuk bagi semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang kehidupan.

sumber gambar https://thegorbalsla.com/nilai-nilai-pancasila/

Dalam perannya sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pedoman ini tertuang dalam setiap nilai-nilai dari pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan dan keadilan. Untuk memahami seperti apa persisnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berikut kajian sekaligus contoh nilai-nilai pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di keseharian kita,

1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

a) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

b) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

c) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

d) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.

e) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.

f) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

2. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab
a) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.

b) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.

c) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Nilai Sila Persatuan Indonesia 

a) Nasionalisme

b) Cinta bangsa dan tanah air

c) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa

d) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

e) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.

4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan 

a) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

b) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara
bulat.

c) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 

d) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

5. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

a) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.

b) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

c) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Demikianlah nilai-nilai pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.